Melihat kondisi perpolitikan Indonesia belakangan ini, rasanya campur aduk. Ada rasa peduli, tapi tak jarang juga rasa geram, terutama ketika linimasa sudah disesaki oleh kehadiran para buzzer.
Namun, izinkan saya sedikit bermain adil di sini. Saya sendiri berusaha tidak melihat profesi buzzer ini secara hitam-putih. Bagi saya, profesi ini tidak serta-merta haram atau salah total. Layaknya pisau, ia tergantung siapa yang memegang dan untuk apa digunakan. Pekerjaan mulia pun, seperti mengelola dana donasi bencana, bisa jadi hina jika praktiknya dikorupsi.
Begitu pun buzzer. Secara definisi, buzzer adalah pendengung. Mengutip pandangan Dr. Hari Otang Sasmita, akademisi IPB University, buzzer sebenarnya punya sisi positif. Mereka bisa menjadi akselerator penyebaran informasi yang benar, misalnya dalam kampanye kesehatan, edukasi publik, atau mitigasi bencana. Mereka adalah “pengeras suara” yang membantu pesan penting sampai ke telinga masyarakat yang sulit dijangkau metode konvensional.
Akan tetapi, Dr. Hari juga mewakili kekhawatiran terbesar saya. Masalah muncul ketika buzzer digunakan secara manipulatif. Di sinilah “dengungan” itu berubah menjadi kebisingan yang merusak.
Dr. Hari memperingatkan bahwa pengelolaan yang tidak etis dapat mempercepat polarisasi sosial dan memperkeruh ruang publik. Apalagi dengan bantuan bot dan kecerdasan buatan (AI), narasi bisa direkayasa seolah-olah didukung oleh mayoritas, bandwagon effect. Akibatnya? Ruang digital kita penuh dengan “sampah“, bukan dialog substansial. Kita terjebak dalam echo chamber, di mana kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar.
Solusinya, menurut Dr. Hari yang merujuk pada Clay Shirky, adalah memperbaiki filter failure. Masalahnya bukan pada banyaknya informasi, tapi kegagalan kita menyaring mana yang akurat dan mana yang tidak.
Saya sendiri berusaha melatih filter tersebut dengan mengikuti berbagai akun media dan influencer relevan dari berbagai spektrum. Menyimak perdebatan di kolom komentar adalah menu harian saya.
Dari sekian perdebatan, saya menyimpan apresiasi kepada warganet yang dengan sukarela melayani cuitan dari akun-akun anonim. Karena saya sendiri agak malas meskipun sangat ingin menyanggah.
Karena terlepas dari benar atau salah, bagi saya kalau menyampaikan informasi atau menanggapi isu, pertama adalah wajib menunjukan identitas diri siapa yang menyampaikan. Seminimalnya itu menjadi semacam jaminan, “saya bertanggung jawab dengan apapun yang katakan,” terlepas dari benar atau salahnya.
“Tapikan siapapun berhak berpendapat, katanya negara demokrasi,” “belum tentu juga media itu benar, kan di itu di invest oleh pihak asing yang buat ngadu-domba.” Ya benar, siapapun boleh berpendapat, siapapun juga bisa salah atau benar. Tapi gini deh, kita ditawarin obat oleh dua penjual, yang satu pake topeng, yang satu jelas mukanya, pilih mana? Kalau saya sih pilih yang kelihatan mukanya, meskipun nanti pada ujungnya obatnya sama-sama palsu, setidaknya saya bisa cari tuh orang dan mintain tanggung jawab, lapor polisi dsb. Sedangkan yang pakai topeng? Dia bisa lari dan berganti topeng kapan saja tanpa beban.
Selain itu, seringkali argumen pembelaan lain dari akun anonim menggunakan maqolah populer dalam bahasa Arab yang sering kita dengar dalam kalimat penutup ceramah:
انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال
“Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan”.
Kalimat ini sering disandarkan pada Sayyidina Ali bin Abi Talib r.a. (sebagaimana diriwayatkan Ibnu ‘Asakir). Namun, mari kita dudukkan konteksnya dengan benar. Dalam kitab Mirqat al-Mafatih, disebutkan konteksnya adalah kalimat hikmah atau kebijaksanaan.
Jika seorang pemabuk berkata, “jangan tinggalkan sholat,” kita bisa langsung menerimanya karena itu adalah nasehat (hikmah) yang secara inheren benar dan menjadi pengingat. Kita tidak butuh sertifikasi orang tersebut untuk menerima kebenaran nasehat itu.
Namun, bagaimana jika konteksnya adalah informasi, data, atau hukum? Jika orang yang sama mengatakan, “rokok itu hukumnya sunnah” atau “Paslon X melakukan korupsi,” apakah kita akan langsung percaya hanya dengan dalih lihat apa yang dikatakan? Tentu tidak.
Di sinilah siapa yang mengatakan menjadi penting. Kredibilitas pembicara adalah filter pertama dalam memverifikasi validitas informasi. Kita butuh tahu apakah dia dokter, ulama, saksi mata, atau sekadar akun bot yang diprogram untuk memecah belah.
Meskipun saya pribadi memilih untuk mundur teratur saat berhadapan dengan akun anonim karena alasan prinsip akuntabilitas tadi, saya menaruh hormat setinggi-tingginya kepada teman-teman netizen yang masih punya energi untuk meladeni mereka.
Bisa saja kalian pada sejatinya adalah berbicara dengan mesin yang dirancang sedemikian rupa. Namun, kalian tetap bertarung agar ruang informasi tidak didominasi oleh satu narasi yang berpotensi keliru. Kalian mencegah kebohongan yang diulang-ulang berubah menjadi kebenaran hanya karena tidak ada yang membantahnya.
Apresiasi setinggi-tingginya.
Referensi:
- https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/06/ipb-university-academician-buzzers-are-not-always-negative-need-digital-literacy-to-counter-opinion-manipulation/
- https://www.piss-ktb.com/2012/06/1633-asal-usul-perkataan-undzur-maa.html
